Vietnam dan Ketidakpastian Regulasi Jadi Tantangan Investasi RI

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 8 persen dalam lima tahun masa pemerintahannya.

Kendati demikian, target ini akan menghadapi berbagai tantangan, salah satunya Vietnam yang kini menjadi daya tarik bagi investor.

"Mencapai pertumbuhan ambisius 8 persen ini akan menghadapi tantangan secara langsung, mungkin dengan Vietnam untuk investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI), kata Dr. Ko Young-Kyung, Researcher Professor of ASEAN Center, Asiatic Research Institute, Korea University.

Dalam workshop Indonesian Next Generation Journalist Network yang diselenggarakan oleh Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) bekerja sama dengan Korea Foundation di Jakarta, awal Desember lalu, Ko Young-Kyung menjelaskan Vietnam diproyeksi menjadi negara dengan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) tahunan tertinggi di Asia Tenggara dalam satu dekade ke depan.

Menurut laporan Angsana Council, Bain & Company, dan DBS Bank berjudul ‘Navigating High Winds: Southeast Asia Outlook 2024 - 34’, PDB Vietnam diproyeksi akan tumbuh 6,6 persen dalam 10 tahun mendatang.

Sementara Indonesia, ada di peringkat ketiga dengan estimasi pertumbuhan 5,7 persen untuk periode yang sama, tepat berada di bawah Filipina dengan prediksi pertumbuhan 6,1 persen.

Ekonomi Vietnam yang berorientasi pada ekspor, dinilai memiliki posisi strategis bagi perusahaan yang menangkap peluang "China+1", yakni perusahaan yang ingin mengurangi ketergantungan pada China.

Mereka mengalihkan atau melakukan diversifikasi operasional dengan membuka sebagian produksi atau investasi ke negara lain di luar China.

Ekosistem domestik juga mendorong pesaingan antar-provinsi yang sehat dan menumbuhkan tenaga kerja yang kuat. Menurut laporan Bain & Company, kombinasi tersebut membuat Vietnam menjadi daya tarik baru bagi investor asing yang kemudian mampu menggenjot ekonomi negara tersebut.

Meskipun Indonesia berada di bawah Vietnam, namun dinilai masih memiliki potensi kuat. Sebab, Indonesia masih memiliki sumber daya, populasi, dan tenaga kerja yang terus bertambah, serta ekosistem kewirausahaan dan inovasi yang berkembang pesat.

Hanya saja, laporan ini menyebut Indonesia perlu meningkatkan Market Value Added (MVA), agar tidak sekadar mengandalkan komoditas, namun juga berupaya menjaga ekonomi tetap terbuka dan kompetitif.

Ketidakpastian kebijakan jadi ganjalan

Ko Young-Kyung menjelaskan ada beberapa tantangan yang perlu dicari jalan keluarnya agar investasi langsung asing ke Indonesia terus mengalir, terutama dari investor Korea Selatan.

Tantangan pertama adalah regulasi dan ketidakpastian kebijakan dari pemerintah Indonesia.

"(Contoh ketidakpastian) Hyundai Motors harus menghadapi perubahan regulasi soal penetapan TKDN yang semula 40 persen, kini naik jadi 60 persen," kata Ko Young-Kyung. Baca juga: Beda Jauh, Investasi Apple di Vietnam Vs Indonesia

Ia melanjutkan, pabrikan mobil listrik ini juga harus menghadapi kebijakan yang terus berubah. Salah satunya soal insentif yang dinilai menguntungkan investor China.

Ko YoungKyung tidak merinci insentif apa yang dimaksud. Akan tetapi, tahun ini, pemerintah memang memberikan insentif untuk mobil listrik CBU (Completely Build Up/mobil yang diimpor dalam kondisi sudah siap pakai) dan CKD (completely Knock Down/mobil yang diimpor dalam bentuk komponen dan dirakit di Indonesia).

Sebelumnya, insentif hanya bisa didapatkan oleh pabrikan mobil listrik yang memproduksi unitnya di dalam negeri dengan TKDN minimal 40 persen, seperti yang sudah dilakukan Hyundai, pabrikan kendaraan listrik asal Korea Selatan.

Nah, perubahan aturan ini dinilai membuka keran pabrikan lain, terutama asal China untuk mengimpor unit mereka di Indonesia tanpa harus membangun fasilitas terlebih dahulu untuk memenuhi TKDN, seperti yang dilakukan Hyundai.

Beberapa merek mobil listrik yang diuntungkan dengan insentif mobil CBU dan CKD adalah BYD, Citroen, sampai GAC Aion dan Neta.

Untuk itu, Ko Young-Kyung mengatakan, agar FDI, terutama dari Korea Selatan bisa meningkat di Indonesia, pemerintah harus mengurangi kebijakan yang tidak pasti.

Hal ini bisa dilakukan dengan membangun kepercayaan lewat dialog atau pertemuan tingkat tinggi.

Kemudian, diperlukan kebijakan yang konsisten dan mengomunikasikan perubahan dengan jelas.

"Tidak cuma infrastruktur fisik, tapi juga proses, sistem, dan persetujuan pemerintah, dan lisensi.

Tantangan ini harus diatasi," kata Ko Young-Kyung.

Kemudian, pemerintah Indonesia juga perlu memanfaatkan teknologi yang menggerakan industri, misalnya semikonduktor atau kendaraan listrik.

Selain itu, Indonesia juga harus bisa menawarkan keunggulannya atau potensinya dibanding negara lain di Asia Tenggara, misalnya apakah Indonesia mampu menjadi pusat yang strategis bagi kawasan Asia atau pasar global.

Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nurul Ichwan, yang hadir di acara yang sama menanggapi soal ketidakpastian kebiajakan yang diuraikan Ko Young-Kyung.

Ia mengatakan, ketidakpastian kebiajakan lumrah terjadi di negara berkembang, seperti Indonesia.

"Soalnya apa, biasanya, ketidakpastian kebijakan itu muncul untuk perkara baru yang memang kita belum memiliki regulasinya. Nah, meregulasi hal baru seperti ini biasnya berdampak ke hal lain," imbuhnya.

Ia tidak menampik, hal seperti ini akan tetap terjadi ke depan karena banyak isu baru yang harus diregulasi. Akan tetapi bukan berarti kebijakannya tidak pasti, hanya saja mencoba untuk "disesuaikan".

Artikel ini ditulis oleh jurnalis Kompas.com, Wahyunanda Kusuma Pertiwi, sebagai peserta Indonesia Next Generation Journalist Network on Korea 2024, yaitu program fellowship kerja sama Korea Foundation dan Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI).