Korsel Minta ASEAN Hentikan Program Nuklir Korut

PEMIMPIN Korut (Korut) Kim Jong-un mengumumkan kebijakan untuk meningkatkan produksi senjata nuklir. Pengumuman itu disampaikan Kim pada Senin (9/9) dalam pidato peringatan 76 tahun berdirinya Korut.

Duta Besar Korea Selatan (Korsel) untuk ASEAN, Lee Jang keun menyampaikan kekhawatirannya atas pernyataan pemimpin Korut itu. la meyakini bahwa ASEAN yang merupakan mitra strategis Korsel memiliki pemahaman yang sama untuk menyuarakan penghentian kebijakan terkait dengan senjata nuklir Korut.

Lee juga mengungkapkan dukungan dari pemimpin Rusia Vladimir Putin terhadap Korut menambah kekhawatiran Seoul dan negara-negara lain. Kini, Moskow sedang menginvasi Ukraina, menggelar latihan militer, serta mempersiapkan penggunaan senjata nuklir taktis.

"Kami punya kekhawatiran terhadap hubungan Korut dan Rusia. Selain itu, invasi Rusia atas Ukraina. Kita lihat banyak protes dari negara-negara lain. Saat perang dingin, kita tidak pernah melihat senjata nuklir secara terang-terangan digunakan," ujar Lee di sela-sela diskusi bertajuk ASEAN Korea: Menavigasi Masa Depan Hubungan di Bawah Kemitraan Strategis Komprehensif, yang digelar oleh Korea Foundation dan Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), di Jakarta, Selasa (10/9).

la mengatakan Korut ber potensi melanggar perjanjian internasional dan Piagam PBB, Piagam ASEAN, dan dokumen lain yang menyebutkan mengenai penghormatan kedaulatan, tidak ada kekerasan dan ancaman. Lee juga mengatakan, saat perang Korea, Korut didukung oleh Uni Soviet yang saat itu dipimpin oleh Stalin.

Setelah 75 tahun Perang Korea, pemimpin Korut itu mendapat dukungan pemimpin otoritarian Rusia, Vladimir Putin.

Dalam merespons hal tersebut, Lee menuturkan bahwa ASEAN saat ini berbeda dengan masa lalu. ASEAN, terangnya, mempunyai pengaruh besar sebagai kekuatan tengah atau middle power. Menurut Lee, ASEAN dapat menggunakan pengaruh diplomatik untuk mendorong dialog dalam menyuarakan perdamaian. "ASEAN bisa tetap diam atau memilih menggunakan suaranya," ucapnya.

ASEAN, sambung Lee, merupakan platform penting untuk bertemu dan berdialog mengenai ancaman dan tantangan ke depan. Sebab ia menilai kondisi Korut saat ini berbeda. Secara terang-terangan, negara tersebut menurutnya telah menyampaikan akan meningkatkan kekuatan senjata nuklir tanpa batas.

Oleh karena itu, aspek paling penting untuk menyuarakan penolakan atas kebijakan Korut bagi negara-negara ASEAN ialah melalui ASEAN Regional Forum. Lee meyakini seruan ASEAN akan didengar.

ASEAN punya pendekatan diplomatik dikenal sebagai "ASEAN Way" yang menekankan pada dialog, prinsip non-intervensi, dan pembangunan konsensus sehingga mendorong kondisi yang dapat mengurangi ketegangan terkait isu Semenanjung Korea.

"Yang kami harapkan dari ASEAN ialah mengirimkan pesan kepada Korut. ASEAN ingin perdamaian melalui dia log. ASEAN bukan lagi seperti dulu, ASEAN punya kekuatan ekonomi yang dipertimbangkan. Itu merupakan perbedaan," tegas Lee.

Selain mengenai isu nuklir Korut dan Korean Peninsula, Lee mengatakan ASEAN, khususnya Indonesia, punya peran strategis sebagai kekuatan tengah untuk meminimalkan dampak tarik-menarik dari ketegangan persaingan di antara negara-negara adikuasa seperti Tiongkok dan Amerika Serikat. Korsel memprioritaskan kerja sama pembangunan dengan negara-negara ASEAN melalui The New Southern Policy (NSP).

"Jakarta merupakan satu-satunya ibu kota di dunia yang memiliki dua duta besar Korse untuk satu negara, satu lagi mungkin di Paris. Tapi di ASEAN, hanya Jakarta yang memiliki dua duta besar (Korsel)," terang Lee.

Korsel atau Republik Korea mulai menjalin hubungan dengan ASEAN sebagai mitra wacana sektoral pada 1989. Kemudian, pada Juli 1991, Republik Korea menjadi mitra dialog penuh ASEAN pada AMM ke-24 di Kuala Lumpur, Malaysia.

Kerja sama Korsel dan ASEAN terus meningkat hingga ditandatangani Plan of Action (POA) to Implement the Joint Declaration on Comprehensive Cooperation Partnership pada 2004. Pada 2022, Presiden Yoon Suk-yeol memperkenalkan Korea-ASEAN Solidarity Initiative (KASI), lalu pada 2024 hubungan kerja sama ASEAN dan Korsel diperkuat dengan adanya Comprehensive Strategic Partnership. Di acara yang sama, Koordinator ASEAN Bidang Intra dan Ekstra Regional di Pusat Kebijakan Strategis Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri RI, Joannes Ekaprasetya Tandjung mengakui peran strategis Indonesia. Indonesia punya sumber daya alam untuk rantai pasok dunia, juga sumber daya alam yang dibutuhkan untuk mendukung transformasi energi.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia telah diakui dengan masuknya Indonesia sebagai negara G20. Mengenai kebijakan luar negeri, melalui Strategi Indo-Pasifik, ASEAN mendorong pentingnya inklusi vitas, terciptanya perdamaian, dan kemakmuran di kawasan, termasuk mendorong denuklirisasi Korut.

Dia menilai ASEAN sebagai mitra yang penting bagi Korsel. Pihaknya ingin terus menjalin hubungan yang setara dalam mewujudkan perdamaian dan kemakmuran.

"Kami tidak juga mengecualikan Tiongkok sebagai mitra strategis. Ini yang kami inginkan, yakni inklusi tanpa ada pengecualian. Kekuatan tengah akan berdampak pada reposisi kekuatan utama. Memunculkan tatanan regional baru sehingga persaingan lebih strategis, baik secara ekonomi, politik, maupun militer," pungkasnya. (I-2)