Indonesia dan ASEAN Bisa Jadi Juru Damai Korut-Korsel


KOMPAS.com - Pada 2024 ini, ketegangan di Semenanjung Korea mengalami eskalasi. Bulan Oktober lalu, Pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong Un mengatakan, Korea Selatan (Korsel) adalah "musuh utama negara".
Kim juga menegaskan Pyongyang tak lagi mempertimbangkan gagasan reunifikasi atau "cita-cita satu Korea".
Di tengah ketegangan yang kian memanas ini, Indonesia dan negara anggota Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) dinilai memiliki peran untuk mendorong terwujudnya reunifikasi Korut dan Korsel.
Puji Basuki, mantan Koordinator Bilateral Desk Indonesia-Korea di Kementerian Luar Negeri mengatakan, Indonesia sebagai salah satu anggota kunci kawasan ASEAN, sangat perlu memainkan peran untuk meredam konflik di Semenanjung Korea.
"Indonesia harus melakukan apa yang perlu dilakukan untuk menciptakan perdamaian di wilayah," kata pria yang akrab disapa Ukky itu, dalam workshop "Indonesian Next Generation Journalist Network" yang diselenggarakan oleh Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) dan Korea Foundation beberapa waktu lalu.
"Karena ketidakstabilan, apapun itu yang terjadi di wilayah lain yang dekat dengan posisi kita, akan menyebabkan pergolakan untuk Indonesia," imbuhnya. Kedekatan Korea Utara dengan Rusia juga membuat ketegangan Korut-Korsel merembet ke kawasan global.
Sebab, menurut laporan Badan Intelijen Nasional Korsel (NIS), Korut mengirimkan ribuan pasukan untuk mendukung perang Rusia melawan Ukraina.
Hal itu membuat Korsel sempat mempertimbangkan pengiriman senjata ke Ukraina beberapa hari setelah laporan intelijen itu dirilis.
Menanggapi eskalasi tersebut, Ukky mengatakan pemerintah Indonesia harus lebih kreatif untuk bisa merangkul Korea Utara.
Menurutnya, Indonesia dan ASEAN memiliki modal sebagai mitra yang netral, yang memiliki peran untuk menjadi mediator.
"Contoh pertama, dalam waktu dekat, mungkin prioritas kita seharusnya adalah bagaimana meredakan situasi di Semenanjung Korea," kata Ukky.
Ukky menambahkan, ASEAN Regional Forum (ARF) bisa menjadi momentum. Sebab, baik Korea Utara maupun Korea Selatan saat ini menjadi peserta forum regional itu.
Pada pertemuan ARF 2024 yang digelar di Laos pada Juli, konflik Semenanjung Korea juga menjadi salah satu perhatian, terutama soal uji coba rudal balistik antar-benua yang dilakukan Korea Utara.
Dalam pertemuan itu, para delegasi yang berasal dari perwakilan Menteri Luar Negeri negara anggota ARF mengecam uji coba tersebut, karena mengeskalasi konflik di Semenanjung Korea.
Selain melalui forum regional, Ukky juga mengatakan Indonesia bisa menggunakan jalur bilateral untuk "membujuk" Korea Utara agar kembali ke "cita-cita satu Korea".
"Saya pikir, tugas kita adalah meyakinkan Korea Utara untuk percaya lagi pada prospek perdamaian, bukan pada pencegahan (reunifikasi), bukan pada prospek keterlibatan militer, tetapi bagaimana perdamaian bisa dicapai dengan cara yang baik melalui dialog," jelasnya.
"Selain itu, saya juga yakin, kita perlu menemukan perspektif umum dengan pemain utama lainnya, termasuk Korea Selatan, tentang bagaimana membuat narasi baru yang bisa diterima semua pihak," imbuh Ukky.
Strategi konsolidasi
Menyoal pemerintahan Republik Indonesia yang baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Ukky mengatakan, Indonesia perlu lebih melakukan strategi konsolidasi, baik dengan Korea Selatan dan Korea Utara. "Posisi yang kita incar yakni peran sebagai mediator proses perdamaian, adalah strategi konsolidasi. Kita kan membuka semua komunikasi, bukan hanya dengan Korea Selatan sebagai mitra strategis, tapi juga Korea Utara," kata Ukky.
Ukky menambahkan, saat ini Indonesia sedang mencoba mengaktifkan lagi kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Pyongyang, yang kosong sejak Juli 2021 karena kebijakan lockdown atau karantina wilayah akibat pandemi.
"Kami (Indonesia) berusaha semaksimal mungkin untuk membuka kembali sejarah lama yang dimiliki kedua negara," kata Ukky.
Adapun hubungan bilateral Indonesia dan Korea Utara sudah berjalan sejak 1961.
Ukky juga menyoroti kemungkinan konflik yang sulit diredam, setelah Donald Trump memenangkan Pilpres AS November lalu.
Dengan kondisi tersebut, kata Ukkky, pemerintah Indonesia yang baru perlu terhubung dengan negara atau regional yang lebih luas.
Dari situ, Indonesia bisa melihat peluang untuk mempromosikan perdamaian, hingga membawa dua Korea ke meja dialog.
Senada dengan Ukky, Sheen Seong-Ho, Dekan dan Profesor Seoul National University Graduate School of International Studies juga mengatakan, Indonesia bisa memainkan peran penting terhadap perdamaian Korea Utara dan Korea Selatan.
"Indonesia memiliki hubungan dan kemitraan yang penting, bukan hanya dengan Korea Selatan, tapi secara tradisional dan historis, Indonesia juga memiliki kedekatan diplomatik dengan Korea Utara. Jadi, hal itu menjadi bekal sangat penting bagi Indonesia ketika membahas soal konflik Semenanjung Korea," jelas Sheen.
Di ranah ASEAN, kawasan ini juga menjadi sejarah pertemuan penting antara Kim Jong Un dan Donald Trump yang terjadi sebanyak dua kali.
Pertama terjadi pada 2018 di Singapura, lalu 2019 di Hanoi Summit, Vietnam. Ia juga mengatakan, pertemuan multilateral seperti ARF, bisa menjadi salah satu strategi. Sebab, cukup sulit bagi kedua Korea untuk saling bertemu langsung.
Dalam sejarah, tercatat hanya dua kali kedua pemimpin negara bertemu secara khusus, setelah terpisah 1953 akibat perang Korea.
Pertemuan pertama terjadi tahun 2000, di mana Presiden Korea Selatan saat itu, Kim Dae-Jung bertemu dengan Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-il.
Kemudian 2018, Kim Jong Un bertemu dengan Presiden Korea Selatan waktu itu, Moon Jae-in di zona demiliterisasi (DMZ).
Menurut Sheen, pertemuan regional seperti ARF, bisa menawarkan kesempatan bagi delegasi Korea Utara dan Selatan untuk kembali bertemu dan membahas proses reunifikasi.
Biasanya, pertemuan bilateral dimungkinkan di sela-sela acara regional semacam ini.
"Jadi, fungsi itu (pertemuan bilateral) sangat unik dan penting di ARF, bahkan jika menyangkut keamanan Semenanjung Korea," jelas Sheen yang juga hadir di acara yang sama.




Comments