Dibayangi Ketidakpastian Dunia, Korsel Menavigasi MIKTA

Korea Selatan menjadi Ketua MIKTA 2025. Seoul memiliki tiga prioritas utama di tengah gonjang-ganjing dunia saat ini, yaitu perdamaian, anak muda, dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Berdiri pada 2013, MIKTA adalah forum kerja sama lima negara kekuatan menengah, yaitu Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia. Tujuannya, menjembatani kelompok negara maju dan negara berkembang.

Setelah Meksiko, Korsel melanjutkan kepemimpinan MIKTA. Ini merupakan kali ketiga Korsel mengampunya. Namun, kali ini, digambarkan dengan semangat yang lebih optimistis.

Bagaimana tidak? Sejak MIKTA berdiri, Korsel mengalami berbagai krisis internal sehingga prioritasnya terbagi. Presiden Park Geun-hye dimakzulkan pada 2016. Setelah Presiden Moon Jae-in terpilih, pandemi Covid-19 melanda. Presiden berikutnya, Yoon Seok Yeol, juga dimakzulkan pada 2025. Sekarang, Korsel dipimpin oleh Presiden Lee Jae-myung.

Kini, dunia tentu menanti eksekusi nyata dari kebijakan luar negeri Lee dari Partai Demokrat. Sejauh ini, ia telah berusaha menggalang negara-negara kekuatan menengah sesuai dengan semangat MIKTA.

”Presiden Lee telah menelepon Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan berkoordinasi dengan Australia, Meksiko, dan Turki, negara-negara yang mempunya nilai yang sama, yaitu demokrasi, ekonomi pasar bebas, dan multilateralisme,” kata Wakil Duta Besar Korea Selatan Park Soo-deok di Jakarta, Kamis (26/6/2025).

Park Soo-dok menghadiri pembukaan lokakarya jurnalis ”How Can MIKTA Members Synergize to Reinvigorate Middle Power Diplomacy?”. Acara ini diselenggarakan oleh Korea Foundation dan Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI).

Dari perspektif Korsel, MIKTA penting untuk menjaga perdamaian dan demokrasi. Pertanyaan muncul mengapa MIKTA tidak bersuara lantang terkait konflik yang sedang memanas. Terkait hal itu, Seoul memandang lima negara anggota mesti bersatu dan bijak menyikapi situasi yang penuh ketidakpastian terlebih dulu.

”Kita harus menyatukan apa yang bisa dilakukan dan bagaimana melakukannya. Temukan peluang untuk bersuara di saat yang tepat,” ucap Park Soo-deok.

Target SDGs

Tahun ini, sebagai Ketua MIKTA 2025, Seoul fokus pada tiga prioritas utama, yakni pembangunan perdamaian (peacebuilding), pemberdayaan pemuda, dan percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

”Tiga prioritas ini tidak hanya merefleksikan kebijakan Korea, tetapi juga aspirasi kolektif MIKTA,” kata Park Soo-deok.

Chung Eunsook, peneliti senior emeritus di Institut Sejong, mengatakan, dengan situasi saat ini, MIKTA tidak bisa terlalu ambisius atau menangani masalah-masalah sensitif. Meski demikian, negara-negara anggota tetap dapat berbuat dengan memperkuat kerja sama demi mencapai tujuan bersama, khususnya SDGs.

”Yang terpenting adalah upaya global untuk mencapai SDGs pada 2030. Upaya ini belum mencapai kemajuan berarti karena perubahan iklim dan meningkatnya kesenjangan, sedangkan waktu tersisa lima tahun lagi. Tahun ini, MIKTA dapat memainkan peran penting dalam mempercepat implementasi SDGs,” kata Chung.

Korsel menjadi satu dari sedikit negara yang justru memilih meningkatkan bantuannya di tengah krisis global. Dilansir dari Yonhap, pada Februari 2025, Seoul menyisihkan 4,5 miliar dollar AS untuk program bantuan pembangunan (ODA) yang mendukung pertumbuhan ekonomi negara berkembang, meski sedang mengalami kesulitan fiskal.

Direktur Eksekutif Pengembangan Asia-Pasifik, Diplomasi, dan Dialog Pertahanan Australia (AP4D) Melissa Conley Tyler sepakat, dunia sudah sangat tertinggal dalam mencapai SDGs. Ditambah lagi, lanskap pembangunan global sedang mengalami transformasi besar-besaran.

”Dan, kita berada dalam situasi di mana sekitar 25-50 persen bantuan pembangunan luar negeri negara-negara OECD akan hilang dari sistem pada dua hingga tiga tahun ke depan,” tutur Tyler.

Penyebabnya adalah ”kekejaman” pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang membongkar Badan untuk Pembangunan Internasional AS (USAID). Dana bantuan untuk negara-negara berkembang jadi terpotong drastis.

Celakanya, negara Eropa, termasuk Inggris dan Jerman, latah dengan langkah AS. Negara-negara ini beralasan ingin meningkatkan anggaran pertahanan.

”Tidak seperti biasanya, Australia tidak mengikuti AS atau Inggris untuk memangkas bantuan. Australia melihat bantuan sebagai bagian inti mutlak dari apa yang harus kami lakukan,” ujar Tyler.

Efektivitas MIKTA

Berbeda dengan kelompok lainnya, anggota MIKTA mempunyai latar belakang beragam, yaitu lima negara di lima kawasan. Selain itu, umur MIKTA juga masih muda apabila dibandingkan BRICS+, India-Brazil-South Africa (IBSA), dan Shanghai Cooperation Organisation (SCO).

Selain itu, MIKTA juga bersifat informal. Keketuaan MIKTA dipilih bergilir sehingga setiap negara bisa menyuarakan sendiri isu yang dianggap penting. Keunikan tersebut berpengaruh pada efektivitas forum itu dalam mewujudkan program-programnya.

”MIKTA adalah kelompok plurilateral yang menarik dari negara-negara kekuatan menengah di Dunia Selatan dan Dunia Utara. Pertanyaannya, apakah MIKTA mempunyai tujuan bersama yang kuat sehingga bisa menjadi kekuatan nyata dalam hubungan internasional?” kata Dino Patti Djalal, pendiri FPCI.

Direktur Pembangunan, Ekonomi, dan Lingkungan Hidup Ditjen Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri RI Tri Purnajaya berpendapat, status MIKTA justru menjadi kekuatan. Negara-negara anggota dapat merespons isu-isu global sambil menjaga independensi kebijakan secara fleksibel.

Anggota MIKTA pun tidak terikat pada proses penyelarasan yang kaku atau perjanjian formal. Hal ini terlihat saat lima negara ini menyikapi pandemi, pembangunan inklusif, tata kelola regional, dan ketahanan pangan. ”Dari perspektif Indonesia, MIKTA merupakan pelengkap bagi keterlibatan global Indonesia, selain ASEAN, G20, dan PBB,” kata Tri.

Tyler menambahkan, sejak awal berdiri, keberadaan MIKTA sudah dikritik. Forum ini dinilai tidak akan bertahan lama karena anggota-anggotanya terlalu beragam. Namun, yang mengejutkan, MIKTA masih ada setelah 12 tahun. Artinya, forum ini mempunyai manfaat.

Menurut dia, dunia membutuhkan lebih banyak kelompok semacam MIKTA, terutama ketika organisasi global lainnya sedang tidak dapat diandalkan. ”Jika memikirkan dunia saat ini, saya pikir tingkat ambisi semacam MIKTA realistis,” katanya.