Bus Listrik Korea Melaju di Bali pada 2025

JAKARTA, KOMPAS — Pengembangan ekosistem kendaraan listrik bagi layanan transportasi publik di Bali atau Bali e-mobility memasuki tahap finalisasi. Diperkirakan, pertengahan 2025, serah terima bus listrik dan juga stasiun pengisian daya bisa dilakukan.

”E-mobility on progress, finally kami sudah bereskan institutional set up-nya karena akan ada hibah e-bus yang mesti dipastikan kepemilikan, operasionalisasi, dan maintenance-nya,” tutur Deputi Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Vivi Yulaswati kepada Kompas, Jumat (13/12/2024).

Nizhar Marizi, Direktur Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan Kementerian PPN/Bappenas menambahkan, mekanisme hibah masih difinalisasi karena kerja sama ini lintas kementerian. Penerima hibah adalah Kementerian Perhubungan untuk bus listriknya, sedangkan untuk stasiun pengisian daya (charging station) adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

”Namun, studi kelayakan, trayek, dan investasi sudah berjalan,” tambahnya secara terpisah, Jumat.

Nizhar Marizi memperkirakan serah terima bus dan stasiun pengisian daya ini bisa dilakukan pertengahan tahun 2025. Setelah itu, pemerintah pusat akan menyerahkan fasilitas ekosistem kendaraan listrik ini kepada Pemerintah Provinsi Bali.

Program Bali e-mobility dikembangkan atas kerja sama Kementerian PPN/Bappenas dan Global Green Growth Institute (GGGI) serta didukung Kementerian Lingkungan Hidup Korea Selatan. Ini sekaligus menjadi bagian dari upaya Indonesia mencapai target emisi nol bersih (net zero emission) tahun 2060.

Nota kesepahaman antara Kementerian PPN/Bappenas dan GGGI ditandatangani Vivi dan Country Representative GGGI in Indonesia Jaeseung Lee di Denpasar, Rabu (13/12/2023).

Saat itu, Vivi menyebut peralihan transportasi publik agar bisa ramah lingkungan akan mengurangi emisi. Sebab, sektor transportasi adalah penghasil emisi kedua terbesar setelah pembangkit listrik. Ini sekaligus menjadi bagian strategi transformasi ekonomi untuk mencapai visi Indonesia 2045 (Kompas.id 13 Desember 2023).

Jaeseung Lee, seusai penandatanganan nota kesepahaman, juga mengatakan, inisiatif proyek uji coba sistem kendaraan listrik dan pengembangan peta jalan investasi transportasi hijau di Bali merupakan dukungan GGGI terhadap upaya transisi energi bersih di Indonesia menuju target emisi nol bersih.

”Saat ini, fokus dunia pada adopsi teknologi tanpa emisi, termasuk di sektor transportasi. GGGI berupaya mendukung pemerintah untuk mengadopsi e-bus, yang dimulai dari Provinsi Bali dan nantinya direplikasi ke kawasan lain di Indonesia,” ujarnya.

Kerja sama ini, menurut Nizhar Marizi dalam lokakarya yang digelar untuk wartawan atas kerja sama Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) bersama Korea Foundation pada 10 Oktober 2024, senilai 8,79 juta dollar AS atau setara 11 miliar won Korea (KRW). Durasi kerja sama selama 4,5 tahun dari Juni 2023 sampai Desember 2027.

Untuk mempersiapkannya, dilakukan studi kelayakan, termasuk rutenya akan seperti apa, sekaligus menyesuaikan dengan rencana Pemprov Bali yang dikabarkan akan membangun LRT. Selain itu, kebutuhan turis dan warga lokal diperhatikan supaya bisa dicakup dalam pengoperasian bus listrik. Penempatan stasiun pengisian daya juga disesuaikan dengan kebutuhan.

Menurut rencana akan ada sepuluh bus listrik dan dua belas stasiun pengisian daya. ”Tapi itu indikatif. Jumlah pastinya akan tergantung dari hasil feasibility study-nya,” kata Nizhar.