Batu Uji Komitmen Iklim Korea Selatan dan Peluang Kolaborasi

Korea Selatan memiliki komitmen besar dalam mitigasi perubahan iklim yang masih harus direalisasikan dalam berbagai kebijakan. Dalam konteks itu, terbuka peluang kolaborasi dengan Indonesia.

Foto yang diambil 30 Mei 2021 dan dirilis oleh Istana Kepresidenan Korea Selatan memperlihatkan Presiden Moon Jae-in memberikan sambutan pada pembukaan 2021 Partnering for Green Growth dan Global Goals 2030 atau pertemuan puncak P4G di Seoul.

TEMPO.CO, Jakarta - Korea Selatan telah menjadi salah satu negara yang unggul dalam mengembangkan green economic. Ini tidak lepas dari upaya tiga Presiden Korea Selatan di pemerintahan berbeda, yang konsisten dalam penanganan perubahan iklim.

Suh-Yong Chung Direktur Center for Climate and Sustainable Development Law and Policy (CSDLAP) Korea Selatan, menjelaskan dalam pemerintahan mantan Presiden Lee Myung-bak periode 2008 – 2013, diterapkan kebijakan Low Carbon Green Growth.

Sedangkan pada pemerintahan berikutnya, yakni mantan Presiden Park Geun-hye periode 2013 – 2017, dikembangkan ekonomi kreatif. Mantan Presiden Park ketika itu, fokus pada peningkatan kapasitas ekonomi dalam memenuhi kebutuhan global di sektor perubahan iklim.

Di pemerintahan Presiden Moon Jae-in, Korea Selatan mengembangkan tiga kebijakan, yakni transisi energi, green new deal dan kebijakan carbon neutral. Untuk kebijakan green new deal, ini adalah bagian dari rencana pemulihan Korea Selatan dari pandemi Covid-19.

Dalam green new deal tersebut, Seoul berencana menanamkan investasi sebesar €54.3 miliar (Rp 918 triliun) agar bisa mengubah infrastruktur yang ada ke green infrasturture dan memotivasi industri Korea Selatan agar menjadi industri hijau serta menciptakan 659 ribu lapangan kerja.

Sedangkan kebijakan carbon neutral adalah ambisi Korea Selatan untuk mencapai netralitas karbon per-tahun 2050. Demi mewujudkan target tersebut, pada Desember 2020 Korea Selatan mengadopsi strategi carbon-neutral untuk menciptakan sebuah masyarakat hijau dan berkesinambungan.

“Korea Selatan itu dulunya miskin, namun sekarang kami menjadi negara maju. Kami tidak bisa memproduksi minyak, sekitar 70 persen wilayah kami adalah pegunungan, yang kami punya hanya SDM. Kebijakan bidang perubahan iklim di Korea Selatan, untungnya konsisten dari tiga pemerintahan yang berbeda. Kami belajar dari pengalaman dan melihat bagaimana negara-negara lain bergerak maju,” kata Suh, dalam workshop online, Indonesia Next Generation Journalist Network on Korea, Rabu, 1 September 1, 2021, yang diselenggarakan oleh Korea Foundation dan FPCI.   

Korea Selatan salah satunya unggul dalam pengembangan teknologi mobil listrik. Suh mengatakan pengenalan mobil dengan energi listrik ini, untuk mewujudkan iklim yang lebih baik. Penggunaan mobil energi listrik ini, tidak diwajibkan, namun masyarakat diberikan pilihan.

Sebelumnya, seperti diberitakan Reuters, 28 Oktober 2020, melalui ”Green New Deal”-nya, Presiden Moon juga berjanji untuk menciptakan lapangan kerja dan memulihkan ekonomi akibat pandemi Covid-19 dengan mengganti batubara dengan sumber energi terbarukan. Untuk mendukung langkah ini, anggaran sebesar 7,1 miliar dollar AS disiapkan.

Pada Konferensi Perubahan Iklim COP 26 di Glasgow, Skotlandia, Korea Selatan berkomitmen untuk menaikkan Komitmen Kontribusi Nasional (NDC)-nya dengan menurunkan level gas rumah kaca (GRK) minimal 40 persen pada 2030 dibandingkan puncak emisi tahun 2018. Korea Selatan juga secara resmi mengumumkan keputusannya untuk turut serta dalam gerakan Global Methane Pledge untuk mengurangi emisi metana 30 persen tahun 2030.

Karbon Netral Korea 2050, Green New Deal, hingga janji di COP 26 tidak hanya menjadi komitmen kuat Korea Selatan, tetapi sekaligus batu uji pemerintahan Presiden Moon dalam transisi ekonomi pascapandemi Covid-19. ”Ini bukan tugas yang mudah, tetapi warga Korea Selatan telah memutuskan kini saatnya untuk bertindak,” kata Moon, seperti dikutip Bloomberg, 2 November 2021.

Dalam New Green Deal, Presiden Moon berencana menata ulang gedung-gedung publik, menciptakan hutan kota, memantapkan fondasi penggunaan energi baru dan terbarukan, serta menciptakan kompleks industri rendah karbon untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

Di atas kertas, target-target yang ditetapkan Korea Selatan terbilang agresif. Akan tetapi, apakah implementasi kebijakan di lapangan akan seagresif target tersebut?

Tantangan

Pemerintah Korea Selatan perlu kerja keras untuk merealisasikan komitmennya dalam perubahan iklim. Apalagi pesatnya ekonomi negara Asia Timur ini meninggalkan jejak karbon yang besar, terutama dari industri dengan penggunaan energi berbahan bakar fosil. Dalam pencapaiannya, dilema antara mengejar target yang agresif dan memulihkan ekonomi pascapandemi bisa saja muncul.

Data Pemerintah Korea Selatan memperlihatkan tren emisi GRK yang terus meningkat hingga 2018. Emisi gas rumah kaca dari sektor energi sebesar 632 metrik ton ekuivalen karbon dioksida (MtCO₂eq) atau 87 persen total emisi GRK tahun 2018.

Angka ini menempatkan Korea Selatan di peringkat ke-7 dunia dan ke-4 di negara-negara Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) setelah Amerika Serikat, Jepang, dan Jerman sebagai negara dengan emisi sektor energi terbesar. Itu sebabnya, menurunkan emisi karbon di sektor energi, termasuk industri manufaktur, akan jadi penentu ambisi karbon netral 2050.

Dalam diskusi yang digelar Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) dan Korea Foundation beberapa waktu lalu, Suh-Yong Chung dari Center for Global Climate and Marine Governance Korea University menilai, pencapaian Korea Selatan dalam pengurangan emisi gas rumah kaca belum memuaskan. Emisi GRK dari tahun 1990 hingga 2017 terus naik.

Meski begitu, kebijakan perubahan iklim yang dibuat oleh beberapa presiden tetap konsisten. Sebelum Presiden Moon hadir dengan berbagai komitmen iklimnya, Presiden Lee Byung-bak pada tahun 2008 telah menggagas Low Carbon Green Growth Policy. Kemudian Presiden Park Geun-hye tahun 2013 menyodorkan konsep ekonomi kreatif yang memadukan sains dan teknologi dengan industri.

Dalam NDC terbaru, ujar Chung, Korea Selatan menargetkan penurunan 24,2 persen emisi GRK atau 173,1 juta MtCO₂eq dari emisi GRK nasional tahun 2017 yang sebesar 709,1 juta MtCO₂eq pada tahun 2030. Selain itu, Korea juga menargetkan penurunan 38,7 juta MtCO₂eq emisi GRK melalui penggunaan lahan, alih fungsi lahan, dan kehutanan (LULUCF).

Penurunan emisi GRK dari aspek LULUCF akan menghadapi dilema antara pertumbuhan ekonomi dan konservasi. Problem ini dihadapi oleh Korea juga Indonesia. Ketegangan antara kepentingan pembangunan dan deforestasi ini sempat disampaikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya melalui utas di akun Twitter-nya selama mengikuti COP 26 Glasgow.

Menurut Chung, karena mayoritas emisi GRK berasal dari sektor energi, elemen kunci untuk mencapai target penurunan emisi GRK Korea adalah memperluas penggunaan energi bersih dan hidrogen di semua sektor. Kemudian meningkatkan efisiensi energi secara signifikan, mengembangkan teknologi penghapus karbon (carbon removal), meningkatkan ekonomi sirkular untuk menjamin keberlanjutan ekonomi, dan meningkatkan penyerapan karbon (carbon sinks).

Keberhasilan karbon netral 2050 bergantung pada apakah dekarbonisasi sektor energi dapat berjalan sesuai jadwal.

Kepada the Guardian, 28 Oktober 2020, Direktur Pelaksana Solutions for Our Climate, sebuah NGO berbasis di Seoul, Joojin Kim mengatakan, banyak yang harus dilakukan untuk mewujudkan ambisi Korea. Pekerjaan yang paling mendesak adalah mengejar target penurunan GRK 2030, membuat peta jalan penghentian penggunaan batubara tahun 2030, dan menghentikan pembiayaan pembangunan pembangkit listrik batubara.

Presiden Joko Widodo tampil sebagai pembicara kunci pada 2014 Special ASEAN-Republic of Korea (ROK) Ministerial Meeting on Forestry di Busan, Korea Selatan, Kamis (11/12/2014). Di hadapan delegasi perwakilan sejumlah negara, Presiden menegaskan keberadaan hutan sangat penting bagi sebuah negara, termasuk Indonesia.

Kolaborasi

Menurut Chung, Korea Selatan memiliki keunggulan teknologi rendah karbon yang bisa diterapkan sekaligus dibagikan dengan negara-negara lain di dunia, termasuk Indonesia, untuk menurunkan emisi GRK.

Salah satu kanal yang bisa dipakai Korea dan Indonesia untuk berkolaborasi dalam teknologi ramah lingkungan adalah perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif (IK-CEPA). Peluang ini kian kuat karena Korea Selatan telah menjadikan Indonesia sebagai mitra strategis dalam New Southern Policy.

Melalui New Green Deal, Korea Selatan menargetkan kendaraan listrik sebanyak 1,13 juta dan 200.000 mobil hidrogen pada 2025. Jumlah ini naik dari 91.000 dan 5.000 pada akhir 2019. Pemerintah Korea Selatan juga berencana membangun lebih banyak stasiun pengisian ulang listrik untuk kendaraan listrik.

Hal tersebut membuka potensi kerja sama dengan Indonesia. Industri otomotif domestik yang mulai bergairah setelah pembebasan PPnBM dan pajak emisi bagi sebagian tipe mobil kini bisa bekerja sama dalam pengembangan mobil listrik nasional bersama Korea. Selain itu, terbuka juga kerja sama teknologi rendah karbon dan penghentian pendanaan pembangkit listrik batubara.

Di tengah sektor ekonomi yang saling terhubung, kolaborasi antarnegara dalam mengatasi dampak perubahan iklim menjadi keniscayaan. Siti Nurbaya mengatakan, apabila mendapatkan dukungan internasional, NDC Indonesia dapat mencapai 41 persen atau setara dengan 1,1 gigaton emisi karbon dengan sorotan terbesar pada sektor kehutanan dan energi.

”Indonesia membutuhkan kerja sama dan teknologi dari luar negeri. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kita hanya mampu (membiayai) 34 persen kebutuhan untuk mencapai 29 persen,” ujarnya (Kompas, 4/11/2021).

Tujuan dan kepentingan bersama dalam aksi iklim ada, skema kolaborasi juga sudah ada. Kini, tinggal bagaimana Korea Selatan dan Indonesia menindaklanjutinya dengan kerja sama untuk membuktikan komitmen iklimnya masing-masing.